BANDARLAMPUNG-Sekitar 200 an buruh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, akan melakukan aksi damai pada Kamis (08/12/2022).
Aksi damai tersebut juga dilakukan serentak se-Indonesia sebagai bentuk penolakan wacana direvisinya peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal pelabuhan dan SKB dua Dirjen dan satu Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di pelabuhan.
Demikian disampaikan Ketua DPC Khusus F-SPTI Pelabuhan Panjang, Ghojali, di hadapan para pimpinan unit kerja (PUK) dalam rapat persiapan aksi damai, di kantor koperasi TKBM Panjang, Selasa (06/12/2022).
“Adanya wacana pencabutan Permenhub No. 35 dan SKB dua dirjen dan 1 Deputi ini harus kita lawan sama ini adalah perlawanan tertinggi, karena kita tau selama ini pekerjaan di pelabuhan baik baik saja. Dan aksi ini bukan di Panjang saja, tetapi seluruh Pelabuhan di Indonesia dan juga menindaklanjuti hasil rapat aliansy nasional SP/SB TKBM Pelabuhan dan Inkop TKBM Pelabuhan, yang mana mewajibkan seluruh primer pelabuhan untuk aksi damai,” ujar Ghojali.
Karena, sambung dia jika SKB dua dirjen dan satu Deputi ini dicabut maka imbasnya adalah kepada semua baik bongkar dan muat yang ada di pelabuhan dan terutama untuk kesejahteraan. “Jelas imbasnya kepada anggota, khususnya kesejahteraan mereka terancam. Seperti program perumahan, kesehatan, pendidikan dan lainnya pasti hilang dan ini akan jadi kacau. Ini untuk mempertahankan perut kita untuk menuju kesejahteraan. Aksi damai bukan mau anarkisme, kumpulan semua anggota kita teriakkan pertahankan SKB dua dua dirjen dan 1 Deputi, tidak usah lagi revisi -revisi malah nanti dihilangkan,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada menjelaskan, bahwa jika wacana revisi itu artinya ada yang dihilangkan poin per-poinnya, sehingga nanti semua akan hilang dan koperasi pun akan hilang, PBM akan dibatasi keuntungannya.
“Kalau SKB dua dirjen satu deputi dan KM 35, ini dicabut maka akan berdampak luas terhadap semua buruh pelabuhan. Karena itu buruh akan aksi damai pada 8 Desember 2022, tapi tidak mogok kerja, bongkar muat pelabuhan tetap berjalan. Kita tolak rencana pemerintah mencabut SKB dua dirjen satu deputi dan KM 35 tahun 2007,” paparnya.
Semestinya, sambung Agus Sujatma, pemerintah mengkaji dampaknya ke depan. Karena sangat merugikan buruh pelabuhan. Karena itu, rapatkan barisan untuk mempetahankan SKB dua dirjen satu deputi dan KM 35 tahun 2007. “Kalau keberadaan koperasi ditiadakan (dihapus), maka kesejahteraan buruh terancam. Buruh tidak memiliki wadah tempat bernaung lagi. Kalau koperasi ditiadakan, ibaratnya bagai anak ayam kehilangan induknya
Rapatkan barisan, ini adalah perjuangan fisabilillah, karena yang dibela adalah priuk untuk kehidupan,” ucapnya.
Semestinya, lanjutnya, pemerintah melihat langsung ke bawah, bahwa betapa pentingnya keberadaan koperasi bagi para buruh bongkar muat. “Semestinya pemerintah mengkaji dampak yang akan terjadi ke depannya. Saat ini sudah ada sekitar 400 rumah yang ditempati buruh. Jika koperasi ditiadakan, maka rumah yang ditempati buruh tersebut terancam diambil alih pihak bank, karena buruh tidak sanggup membayar cicilan atau angsuran rumahnya,” ungkapnya.
Di tempat yang sama Ketua BP (Badan Pengawas) Koperasi TKBM Panjang, Eriza menambahkan, bahwa aksi ini secara nasional, bukan TKBM panjang saja, karena itu apa pun bentuknya wajib dilawan, karena bila benar terjadi penghapus KM 35 tersebut maka yang terjadi akan lebih parah, semua akan dibatasi. “Kita rapatkan barisan, semua dan bila perlu kita ke Jakarta. Satukan visi dan misi untuk menolak wacana revisi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2007 dan SKB dua dirjen 1 Deputi,” tandasnya. (ron)
