Wiyadi Minta Dana Pusat Rp100 Miliar Diprioritaskan untuk Benahi Jalan Lingkungan

banner 120x600

BANDAR LAMPUNG – Rencana pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran minimal Rp100 miliar bagi setiap ibu kota provinsi menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menyambut positif wacana tambahan anggaran yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia berharap dana itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, terutama perbaikan jalan lingkungan yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.

Menurut Wiyadi yang merupakan legislator asal PDI-P ini, apabila dana tersebut terealisasi pada akhir 2026, pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme penganggarannya agar dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.

Hal itu lantaran pembahasan APBD Perubahan 2026 telah selesai. Dengan demikian, dana yang masuk pada penghujung tahun kemungkinan dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan dialokasikan melalui APBD Murni 2027.

“Mungkin dana tersebut bisa dicatat menjadi SiLPA dan nanti dimasukkan di APBD Murni tahun 2027 di induk,” ujar Wiyadi saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga  Hearing Soal Penanganan Banjir, Kadis PU Kota Dicecer Komisi III

Saat ini, terus Wiyadi, pembahasan rancangan APBD 2027 masih berlangsung antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandar Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pengesahan anggaran tersebut ditargetkan selesai pada akhir November.

Meski demikian, Wiyadi mengingatkan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memahami aturan teknis terkait penggunaan tambahan dana tersebut. Salah satu hal penting yang harus dipastikan adalah apakah anggaran itu bersifat earmarked atau block grant.

Menurutnya, apabila dana tersebut bersifat earmarked, penggunaannya harus mengikuti ketentuan dan peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun, jika berbentuk block grant, pemerintah kota memiliki ruang lebih luas untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan daerah.

“Kalau dia sifatnya block grant, biasanya penggunaannya disesuaikan dengan prioritas-prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita lihat dulu substansinya,” jelasnya.
Wiyadi menilai, apabila pemerintah kota diberikan keleluasaan dalam mengelola dana tersebut, perbaikan jalan lingkungan harus menjadi salah satu prioritas utama.

Baca Juga  Rotasi Ditubuh Polri, Beberapa Pejabat Utama Polda Lampung dan Kapolres Dimutasi

Nah, persoalan kerusakan jalan di Bandar Lampung tidak hanya ditemukan pada ruas jalan utama, tetapi juga banyak terjadi di kawasan permukiman warga. Bahkan, sejumlah jalan lingkungan sudah cukup lama membutuhkan penanganan.

“Selain ruas jalan utama, masih banyak ruas jalan di lingkungan perumahan yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah kota segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan.

Langkah tersebut dinilai penting agar alokasi anggaran nantinya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Terlebih, Bandar Lampung mulai memasuki musim penghujan. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperparah kerusakan jalan serta menghambat mobilitas dan aktivitas warga.

Wiyadi berharap peluang tambahan anggaran dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke lingkungan permukiman. (**/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *