BANDARLAMPUNG -DPRD Kota Bandar Lampung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.
Rapat Paripurna tersebut digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (06/10/2026).
Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Bandar Lampung menyatakan persetujuannya agar Raperda Penyertaan Modal dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya. Adapun fraksi-fraksi tersebut yakni Fraksi Gerindra, PKS, NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN.
Masing-masing fraksi juga memberikan sejumlah catatan kritis dan masukan strategis, mulai dari prinsip kehati-hatian dan kajian kelayakan, penyelarasan besaran modal dengan kemampuan fiskal daerah, harmonisasi regulasi, hingga dorongan agar investasi tersebut berpihak pada sektor riil, UMKM, dan peningkatan PAD.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang hadir langsung dalam paripurna menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kekompakan DPRD.
Ia menegaskan Pemkot berkomitmen memastikan penyertaan modal pada Bank Lampung dikelola secara prudent, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Terima kasih atas dukungan seluruh fraksi. Saran dan masukan yang disampaikan akan menjadi catatan strategis kami agar Raperda ini menghasilkan regulasi yang berkualitas, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Eva Dwiana.
Ia merinci, masukan dari Fraksi Gerindra, PKS, NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN akan menjadi perhatian utama pemerintah. Mulai dari optimalisasi dividen dan PAD, penguatan akses pembiayaan, hingga kepastian payung hukum yang akuntabel.
“Untuk hal-hal yang memerlukan informasi yang lebih mendalam dan teknis, kami siap membahasnya pada tahap pembicaraan selanjutnya sesuai tata tertib DPRD,” tegasnya.
Paripurna tersebut menjadi langkah awal DPRD dan Pemkot Bandar Lampung untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui investasi produktif di Bank Pembangunan Daerah Lampung. (Adv)
