BANDARLAMPUNG-Di Era Globalisasi seperti saat ini, perkembangan jaman semakin pesat dengan diiringi teknologi yang semakin canggih termasuk di dalamnya pesatnya penggunaan gagget (smartphone) hingga sosial media.
Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi tersebut tentu ada imbas positif dan negatif. Oleh karena itu, karena negara Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau, suku bangsa, budaya bahasa serta agama dan lainnya, sangat rawan akan perpecahan.
Karena itu, DPRD kembali menggalakkan pengamalan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Agar semua masyarakat Indonesia kembali kepada pengamalan moral Pancasila. Pancasila sebagai perekat NKRI.
Demikian diungkapkan Anggota DPRD Bandar Lampung Rakhmat Nafindra, dalam Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (PIP-WK) di Kelurahan Korpri Raya, Sukarame, Rabu (17/05/2023).
Agenda IP-WK tersebut selain dihadiri Ketua DPRD Wiyadi juga ada mantan sekda Kota Bandar Lampung, Badri Tamam, yang juga bacaleg DPRD provinsi Lampung dari PDI-P.
Sementara, Ketua DPRD Kota Wiyadi menjelaskan, kehadirannya ingin memastikan bahwa acara sosialisasi tersebut tepat sasaran dan ada manfaatnya untuk masyarakat.
“Jadi program pembangunan di Kota ini ngak bisa berjalan sendiri dari walikota, tapi ada campur tangan DPRD, dari perencanaan sampai penganggaran dan pelaksanaan semua ada andil DPRD. Fungsi DPRD ada di perencanaan penganggaran,” kata dia.
Nah, di 2023 ini juga sudah masuk tahun politik oleh sebab itu ASN jangan pernah sesekali memaksa linmas RT/LK dan lainnya harus milih atau mendukung atau pun memasang stiker partai tertentu, karena tugas RT bukan masang stiker atas perintah lurah dan camat.
“Kalau ada hal ini, RT/LK boleh melawan, karena ASN tidak bisa memaksa perangkatnya untuk mendukung parpol, ASN itu harus netral. Jika ada RT kalau dia melawan dan dipecat lapor ke saya videokan. Jangan sampai viral lagi mobil plat merah pasang bendera partai, atau lurah memasang stiker calon,” tandasnya.
Diketahui, agenda IP-WK tersebut juga dihadiri oleh dua narasumber yakni Tunas Budi Lukito tenaga ahli pimpinan DPRD dan Suheli, politisi PDIP. (ron)
