“Ini Bukan Jabatan Politik Tapi Wadah Buruh”

BANDARLAMPUNG-Agus Sujatma Surnada terpilih secara aklamasi, sebagai Ketua F-SPTI K-SPSI Provinsi Lampung dengan susunan Sekretaris Irham Tauhidi dan Bendahara Wedi Wediana, priode 2022-2027.

Dalam acara, Musyawarah Daerah Federasi Serikat pekerjaan Transport Indonesia (SPTI) Konfederasi Serikat pekerja seluruh Indonesia dan pengukuhan DPD KSPSI Provinsi Lampung, di Hotel Sahid, Senin (17/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD F-SPTI K-SPSI Provinsi Lampung, Agus Sujatma Surnada, menjeleskan agenda musda tersebut dihadiri berbagai unsur baik elit politik, pemerintahan serta tokoh-tokoh. Perlu ditekankan, bahwa ini murni acara buruh dan tidak mengandung unsur politik, serta dihadiri 10 pengurus DPC F-SPTI K-SPSI kabupaten/kota.

“Semua kita undang, makannya kita ngak mau acara ini diniiai politis. Ada pak A. Bustami Zainuddin dan juga ada mantan wakil walikota serta tokoh senior yang juga Pembina, Haidar Taib, ada juga pak Sudin anggota DPR RI asal Lampung dan tamu undangan lainnya. Ini ada 10 kabupaten DPC yang hadir. Makanya dalam perjuangan ini saya minta kepada semua buruh jangan mudah terprovokasi dengan pihak yang tak bertanggungjawab, jangan sampai mau dipecah belah mana yang bisa menuntun dan mana yang bisa membina itu yang jadi orang tua kita,” ujar Agus Sujatma Surrnada.

Selanjutnya, program kerja DPD F-SPTI K-SPSI Provinsi Lampung, akan membentuk PUK (Pimpinan Unit Kerja) para kawan- kawan buruh yang ada di gudang-gudang dan juga buruh nelayan, agar mereka ada wadah dan bisa terorganisir serta ada organisasi tempat mereka bernaung.

“Kita jangan melihat ini sebagai seremonial saja, tapi semua internal harus bergabung untuk menyusun program kerja ke depan guna mensejahterakan kaum buruh, terutama buruh yang sedang berkonflik dengan perusahaannya. Tapi kita sifatnya hanya ditengah saja, kita hanya memediasi mereka. Jika nanti tidak ada yang dirugikan, apa salahnya mereka nanti berjalan lagi dengan baik,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menggelar DPC Khusus FSPTI Pelabuhan Panjang yang akan habis masa jabatan ketuanya pada Desember mendatang. “Bebas siapa saja yang ingin mencalonkan diri silakan maju. Dan dalam AD/ART organisasi tidak ada batasan pendidikan untuk menjadi ketua DPC,” jelasnya

Sementara, Ketua Umum DPP K-SPSI Yorrys TH Raweyai yang juga Ketua Komite II DPD RI menjelaskan, bahwa ada tugas pokok Komite II DPD RI yakni Kementrian Ekonomi dan Industri, karena itu soal buruh ini juga menjadi tugas dari senator dalam rangka menjalankan tugas organisasi.

Musda ini dalam rangka menjalankan fungsi mekanisme organisasi untuk memilih ketua definitif. “Beliau (Agus Sujatma, red) ini bukan orang baru disini. Tapi kiprah beliau bisa dilihat di Lampung, bagaimana beliau peduli dengan pekerja di Lampung. Jadi ini kita formalkan saja,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Surya Batubara, Ketua Umum DPD F-SPTI menjelaskan bahwa agenda musda yang dilakukan DPD F-SPTI K-SPSI Lampung sangat luar biasa dan acara musda serasa Munas. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan organisasi buruh ini dapat mendukung program pemerintah dan nantinya SPTI Lampung bisa berkembang pesat dan mendukung kinerja KSOP di pelabuhan. Dan yang pasti semua anggota TKBM di pelabuhan 80 persen adalah anggota F-SPTI, ini adalah kekuatan kita dan semangat untuk mengembangkan organisasi buruh,” paparnya.

Surya Batubara menegaskan tidak ada FSPTI lainya selain dibawah kepemimpinan dirinya dan Agus Sujatma untuk di Lampung. “Jangan ada-ada lagi yang mengaku-ngaku FSPTI selain yang dibawah kepemimpinan Pak Agus Sujatma. Saat ini Kemenaker cuman mengakui F-SPTI Kita dan di Lampung hanya Pak Agus. Jangan cuman ada SK-SK, tapi pengurusnya tidak ada,” tegasnya.

Surya juga menyampaikan, sampai saat ini FSPTI tersebar di 7 provinsi dan memiliki 780 DPC serta 500 ribuan lebih anggota.

Lebih lanjut, dirinya berharap FSPTI Lampung dibawah kepemimpinan Agus Sujatma dapat terus berkembang. Dimana, selama ini F-SPTI Lampung terseok-seok. “Bela juga anggota kami ditingkat bawah, mereka ini perlu perlindungan, baik perlindungan hukum dan perlindungan ketenaga kerjaan,” tukasnya.

Bustami A zainuddin DPD RI asal Lampung yang juga pembina F-SPTI K-SPSI Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa sudah menjadi tugas pihaknya bisa menyalurkan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh. “Soal butuh ini jadi tanggungjawab Komite II DPD RI yang juga menaungi Kementrian Ekonomi dan BUMN. Aspirasi buruh dari Lampung jadi tanggungjawab saya kalau ada usulan ke pemerintah pusat, dan akan saya suarakan apa yang menjadi aspirasi buruh,” tandasnya. (ron)