banner 728x250

Honorer Dihapus Diganti Outsourcing, BKD Bandarlampung Mulai Pendataan

  • Share
banner 468x60

BANDARLAMPUNG-Persoalan adanya penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan mulai 28 November 2023. Yang sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya (outsourcing).

Kebijakan itu dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 48/2005 diubah menjadi PP No. 43/2007.

banner 336x280

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Bandar Lampung Herliwaty, menyampaikan pihaknya baru menerima suratnya per 31 Mei dari Menpan RB, yakni selain PP nomor 48 yang diubah PP 43, kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN).

“Nah jadi mulai hari ini kami sudah melaksanakan pendataan, karena disitu disebut bahwa yang akan di outsourcing adalah petugas kebersihan, penjaga malam dan supir. Nah yang lainnya belum jelas, akan dikemakan,” ujarnya, Senin (6/6/2022).

Baca Juga  Walikota Metro akan Muliakan Lampung Bersholawat

Menurutnya, tenaga honorer di kota Bandar Lampung jumlahnya banyak yakni sekitar 5 ribuan lebih. “Tapi kalau petugas kebersihan, penjaga malam dan supir itu kurang lebih ada 1057 orang yang bisa di outsourcing. Tapi itu masih bisa berubah karena data itu masih dihitung,” ungkapnya.

Oleh karenanya itu akan ditanyakan pada agendanya Musyawarah Komusiariat Wilayah (Muskonwil) tingkat lI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di kota Padang.

“Kita lagi koordinasi untuk melaporkan hal tersebut, secara teknis kita akan berkoordinasi lagi baik dengan teman di provinsi maupun dengan kabupaten kota lainnya,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, bahwasanya yang outsourcing itu adalah tenaga kebersihan, penjaga malam dan supir. Sementara yang lainnya diberi kesempatan untuk tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN.

Baca Juga  Aisha dan Neby Boyong 11 Mendali di Tournament Of Champions World Scholar's Cup Yale University USA

“Nah yang menjadi pertanyaan saya bagaimana kalau mereka tidak lolos Computer Assisted Test (CAT). Itu juga menjadi bahan dalam rapat apeksi nanti,” jelasnya.

Kemudian lanjutnya, kalau PPPK guru itu ada tahapan 1, 2, 3. Dimana pada tahap 3 belum dilaksanakan, karena di tahap tiga itu diprioritaskan minimal masa kerja 3 tahun.
“Ada juga yang dari kesehatan itu juga belum. Malah kalau untuk formasi umum belum ada sama sekali, mungkin akan direkrut di Menpan RB nanti,” tandasnya. (*/ron)

 

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *