BANDARLAMPUNG- Sedikit riuh dan ramai. Ya di kantor DPRD Kota Bandar Lampung kedatangan puluhan massa yang mengaku dari Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (Lapak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat, Rabu (12/11/2025).
Nah, dimana menariknya, aksi masa tersebut meneriakkan adanya dugaan keterlibatan salah satu oknum anggota DPRD dalam proyek revitalisasi sejumlah sekolah dasar di Kota Bandar Lampung.
Kesempatan itu, dalam orasinya Ketua Lapak, Nova Handra, menyampaikan bahwa lembaganya menerima berbagai laporan dari masyarakat dan tenaga kerja di lapangan terkait adanya praktik intervensi politik dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan revitalisasi sekolah.
Dimana, proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya diduga dikondisikan oleh oknum tertentu di lingkungan legislatif.
SDN 1 Rajabasa Rp 1.068.982.000, SDN 2 Rajabasa Rp 2.059.100.000, SDN 1 Pinang Jaya Rp 1.977.985.978, SDN 1 Pengajaran Rp 733.462.892, SDN 2 Batu Putu Rp 779.000.000, dan SMPN 23 Bandar Lampung Rp 515.000.000, dengan nilai keseluruhan pembangunan sekolah yang mendapat revitalisasi sebesar 70 milyar di Kota Bandar Lampung ini dan masih banyak lagi yang lain.
“Kami mendapatkan laporan bahwa ada keterlibatan oknum anggota dewan yang diduga ikut bermain dalam proyek revitalisasi di beberapa sekolah, di antaranya SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 2 Batu Putu. Ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik,” pekik Nova Hndra saat orasi.
Karena itu, pihaknya mendesak pimpinan DPRD untuk mengambil langkah tegas dengan melakukan klarifikasi dan memeriksa anggota dewan yang disebut-sebut terlibat. Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
“Kalau DPRD diam, ini bisa menjadi preseden buruk. Kami ingin semua pihak yang terlibat diproses secara terbuka, agar masyarakat tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek pendidikan itu,” tegas dia.
Aksi massa tersebut mendapat respons langsung dari Komisi IV DPRD yakni Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri, dan Agus Purwanto Fraksi Demokrat dan Sulistiani, Fraksi PKS, menerima aksi masa tersebut.
Menurut Mayang, pihaknya sudah turun menemui pengunjuk rasa. Ia mengakui bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah-sekolah dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pembangunan tersebut.
“Kami memang sudah melakukan sidak Namun, untuk memanggil pihak-pihak terkait bukan kewenangan kami secara langsung. Proses itu ada di Badan Kehormatan (BK) DPRD,” ujar Dewi Mayang Suri.
Mayang menegaskan, Fraksi Gerindra mendukung langkah transparansi dan siap mendorong agar lembaga legislatif bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang. Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi massa Lapak kepada pimpinan dewan agar dapat dibahas secara resmi dalam rapat internal DPRD.
Di tempat yang sama Yuhadi, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, skaligus Ketua Bandan Kehormatan (BK) juga turut memberikan tanggapan. Ia menilai setiap tuduhan harus disertai bukti yang kuat sebelum DPRD mengambil tindakan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota dewan yang disebut terlibat.
“Yang jelas, harus ada bukti yang kuat. Kalau memang benar ada keterlibatan oknum dewan, kami siap memanggil kepala sekolah maupun anggota dewan yang bersangkutan,’ jelasnya.
Pantauam di lapangan, aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan Komisi IV Harus transparan Revitalisasi Sekolah BandarLampung dan Periksa para kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi Kota Bandar Lampung. (*/ron)
