BANDARLAMPUNG-Meski sudah masuk tahun politik dan masa kampanye terbuka, namun pada kesempatan penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) masih digunakan sosok Fandi Tjandra, untuk bertandang ke rumah-rumah warga untuk menampung aspirasi masyarakat.
Fandi Tjandra, politisi asal PDI-Perjuangan dalam mengemban amanah rakyat sebagai anggota legislatif dia tetap menjalankan tugasnya untuk menyerap apa yang menjadi usulan dan keluhan masyarakat. Pada Reses di daerah pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Teluk Betung Utara, Teluk Betung Timur dan Teluk Betung Barat, ia menampung aspirasi masyarakat dengan cara mendatangi langsung rumah-rumah warganya.
“Ya kemarin itu saya keliling, ti tiga kecamatan, ada yang menarik di kampung Umbul Asem Teluk Betung Timur, warga selain meminta penerangan lampu jalan, mereka mengusulkan kepada saya untuk disampaikan ke pemerintah kota, usulan pembangunan jembatan diatas air laut, dimana, rumah-rumah warga di lokasi tersebut memang berdiri diatas air laut,” ujar Fandi Tjandra, Sabtu (23/12/2023) melalui sambungan telepon selulernya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandarlampung ini menjelaskan, selain di Umbul Asem, warga Kota karang juga sama meminta pembangunan jembatan penyeberangan orang, untuk akses lalulintas ke rumah mereka. Pasalnya, ke dua lokasi tersebut sama warga yang pesisir Laut yang memang mendiami dan mendirikan rumah di atas air laut di pinggir laut pesisir Kota Bandarlampung.
“Kalau warga di Umbul Asem itu ada sekitar 100 an Kepala Keluarga (KK) tapi kalau di Kota Karang agak banyak sekitar 250 KK. Masyarakat di Umbul Asem selama ini membuat akses jalan dengan menggunakan kayu-kayu yang disusun sebagai jembatan. Ini seperti yang diusulkan RT 10 Ibu Ipuk. Karena derasnya air ketika air laut pasang, maka jembatan yang mereka buat seringkali rusak. Karena itu melalui saya mereka usul pembangunan jembatan penyeberangan akses jalan,” ungkapnya.
Nah, panjang jembatan yang diusulkan masyarakat Umbul Asem sekitar 100 meter sedangkan lebar menyesuaikan. “Mereka ini kan rata-rata masyarakat nelayan, makanya mereka juga mengusulkan agar kuota penerima keluarga harapan (PKH) ditambah untuk di lokasi tersebut. Hal ini yang dikeluarkan Salah seorang Ketua RT di Kota Karang Pak Agus, ia selain meminta pembangunan jembatan juga penambahan kuota PKH dimana di lokasi ini didiami sekitar 250 KK,” tandasnya. (ron)
