banner 728x250

F-SPTI Sebut Pembentukan Koperasi Tandingan Itu Ilegal

  • Share
banner 468x60

BANDARLAMPUNG-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Khusus F-SPTI Pelabuhan Panjang Lampung, secara kompak dan tegas menolak rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI tentang perlindungan kerja bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan pada pasal 4. Pasalnya, hal tersebut dinilai merugikan kaum buruh dan mengancam kesejahteraan utamanya perumahan TKBM di Lampung.

Bahkan, buruh TKBM yang di wakilkan para koordinator kelompok regu kerja (KRK) mereka dengan tegas dan kompak tidak ada koperasi lain di pelabuhan Panjang selain Koperasi TKBM yang diketuai Agus Sujatma Surnada.

banner 336x280

Demikian, diungkapkan Ketua DPC Khusus F-SPTI Pelabuhan Panjang, Mumuh dalam acara silaturahmi di Begadang Resto, Selasa (30/01/2024). “Jangan ada koperasi TKBM di Panjang, oleh karena itu bagaimana kita selalu kompak dan menjaga anggota agar tetap solid. Karena kita lihat pembentukan koperasi TKBM Perjuangan itu tidak ada dasar dan juga kami nilai ilegal, karena secara aturan SKB dua Dirjen 1 Deputi belum di cabut, sehingga di pelabuhan hanya ada 1 koperasi TKBM,” ujar Mumuh Ketua DPC khusus F-SPTI Pelabuhan Panjang.

Selanjutnya, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada menjelaskan saat ini ada isu-isu akan ada yang ingin mencoba buat koperasi membuat koperasi TKBM tandingan. “Saya menelaah ini koperasi apa yang diperjuangkam, yang berjuang itu ialah koperasi TKBM asli yang berjuang yang memberikan haknya kepada anggota dan memberikan kesejahteraan untuk anggota baik kesehatan dan perumahan kepada anggotanya. Para buruh TKBM yang terdaftar dan ada tanda pengenal kartu anggota yang ada lapangan itu yang berjuang, makanya saya harapkan kepada anggota agar selalu menjaga kekompakan dan tetap solid,” jelas dia.

Baca Juga  Legislator Gerindra Dukung Netizen Medsos Kritisi Pejabat Pamer Kekayaan

Untuk saat ini, sambung Agus Sujatma, tidak akan ada koperasi tandingan di pelabuhan Panjang. Pasalnya SKB dua Dirjen dan 1 Deputi itu belum dicabut dan masih mengacu kepada aturan KM- 35 yang ada. “Kalau pun ada yang ingin mendirikan koperasi baru di pelabuhan harus ada rekomendasi dari TKBM yang ada. Karena itu, mari kita jaga rapatkan barisan dan kita harus tetap waspada, adanya koperasi baru ini pasti ada yang menungganginya,” tandanya, di hadapan para koordinator KRK.

Sementara, Wakil Ketua koperasi TKBM Panjang, Jolly Sanggam, ia memaparkan, dengan adanya draf Permeneker khsusnya pada pasal 4 bahwasanya di dalam draf tersebut selain koperasi boleh badan hukum lain atau PT dan kita pernah menolak draf tersebut dan diikuti koperasi lainnya di Indonesia.

Nah, pada Permen Koperasi No. 6 tahun 2023 yang menyangkut banyak hal adalah berkenan dengan umur, di draf itu jelas umur 55 tahun. Namun, hal tersebut sudah disampaikan dengan pihak KSOP meminta toleransi, karena di pelabuhan Panjang masih banyak yang bekerja di usia sampai 60 tahun.

Baca Juga  Reses Wiyadi Silaturahmi Ke-Rumah Warga Hingga Solat Berjamaah di Masjid

Lalu, sambung mantan anggota DPRD ini berkenan dengan syarat untuk berdirinya koperasi diluar koperasi TKBM Panjang yang sudah beroperasi, jika itu dibentuk maka harus ada pelabuhan baru, sepanjang belum ada pelabuhan baru maka itu tidak bisa berdiri.

Dan juga harus mendapatkan izin operasional dari KSOP dan bersinergi dengan dinas Tenaga kerja dan Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung, dan anggota harus ada sertifikasi. “Dan juga volume bongkar muat apakah saat ini membutuhkan anggota yang baru, kondisi di pelabuhan panjang sendiri saat ini dari anggota yang ada masih banyak yang belum bekerja, jika ada koperasi baru memang volume kerja dibutuhkan dan di panjang saat ini panjang belum dibutuhkan,” papar Jolly Sanggam.

Dan yang tidak kalah penting, anggota TKBM harus sudsh bersertifikat dan kompetensi, dan masuk dalam keanggotaan ini F-SPTI serta anggota teregistrasi di KSOP. “Yang jelas juga, sampai saat ini bahwasanya SKB dua dirjen dan satu Deputi belum di cabu jelas dalam pasalnya satu pelabuhan 1 koprasi ini jelas kita ketahui dan kita pahami. Dan ditambah lagi peraturan Permen koperasi No. 6 tahun 2023,” pungkasnya. (ron)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *