BANDARLAMPUNG-Konstelasi jelang pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di sekretatiat DPRD Kota Bandar Lampung, nampaknya cukup alot. Bahkan disinyalir ada perpecahan sehingga belum ada pembentukan Fraksi dan tahapan AKD lainnya.
Namun demikian, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Bernas Yuniarta membantah jika ada perpecahan diantara mereka. “Belum, kita sekarang masih tahapan pembentukan fraksi-fraksi, yang baru menyetor nama Fraksi nya yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar dan Fraksi PAN, yang lain belum,” ujar Bernas Yuniarta, Senin (09/09/2024).
Kader Gerindra ini menjelaskan, pembentukan fraksi-fraksi ini adalah sebagai landasan dalam membentuk pimpinan defenitif DPRD sesuai urutan partai politik pemenang pemilu 2024. “Setelah Fraksi terbentuk kita pelantikan defensif pimpinan DPRD, lalu kita membahas tata tertib (Tatib) DPRD, baru kita membentuk alat kelengkapan DPRD,” ungkapnya.
Selanjutnya, juru bicara Fraksi Nasdem Afrizal mengatakan jika pihaknya berharap kepada seluruh anggota DPRD atau Fraksi-fraksi di DPRD Bandarlampung untuk bersama-sama bermusyawarah dalam membentuk Fraksi di DPRD Bandarlampung. “Ya maunya ini kan awal ya, mari kita sama-sama musyawarah bagaimana membentuk Fraksi ini sehingga dengan cepat ada pimpinan defenitif dan kita menyelesaikan AKD,” jelas dia.
Disinggung, apakah ada perpecahan dalam tubuh DPRD sendiri, sehingga tidak terjadi kourum dalam rapat pembentukan Fraksi? “Ngak ada lah. Gak ada itu perpecahan, kita sama-sama, bahkan mau saya pembagian AKD nanti kita bagi rata sesuai dengan porsinya masing-masing,’” tandasnya.
Fraksi Gerindra, Asroni Paslah, menjelaskan jika pihaknya sebagai partai pemenang dari awal sudah melakukan komunikasi politik baik dengan Fraksi PKS, Nasdem dan PDI-P, bahkan dengan Fraksi-fraksi lainnya.
‘Kami sebagai partai pemenang ini tidak mau semena-mena kami coba bangun komunikasi dengan Fraksi lain, bagaimana kita ciptakan suasana yang kondusif, musyawarah mufakat dalam suatu pengambilan keputusan,” jelasnya.
“Namun jika dikemudian hari ada yang merasa ditinggalkan atau merasa tertinggal itu merupakan bagian dari politik, namun dari awal kami Gerindra menginginkan semua dimusyawarahkan, agar tidak ada yang merasa ditinggalkan,” papar Asroni Paslah yang merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Bandar Lampung.
Berbeda dengan yang diungkapkan sumber yang enggan namanya disebut jika pembentukan alat kelengkapan DPRD dilakukan wajib kourum atau diikuti dari 2/3 dari jumlah fraksi yang ada di DPRD. Bahkan, dalm pembentukan AKD semua harus rata agar tidak merasa tertinggal dan ditinggalkan. “Ada dua kubu kan sekarang, tapi biarlah mereka yang urus dulu, kita lihat saja nanti endingnya seperti apa, tapi saya yakin mereka butuh kita,” tandas sumber. (ron)
