BANDARLAMPUNG-Pancasila dan Al-Qur’an tidak boleh dipertentangkan. Karena Alquran adalah asma Allah sedangkan Pancasila adalah sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
“Tidak boleh mempertentangkan/ perdebatan Pancasila dengan Al-quran. Jadi menjadi warga negara Indonesia itu sekaligus warga negara yang beragama. Artinya bangsa ini bangsa yang berketuhanan. Jadi tidak boleh orang yang tidak berketuhanan di Indonesia. Dan pancasila adalah idelogi bangsa dan jadikan pedoman hidup masyarakat,” kata Ansori, selaku narasumber dalam agenda sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, Anggota DPRD Bandarlampung, Beni HN Mansyur, di kampung Parendoan, Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kamis (04/08/2022).
Dalam kesempatan itu juga, Anggota Komisi I DPRD Bandarlampung, Beni HN Mansyur, menjelaskan, pihaknya berharap, dengan kegiatan sosialisasi ini, bisa membangkitkan kembali ideologi Pancasila di tengah – tengah masyarakat. “Semoga dengan adanya kegiatan ini, muncul kembali pemahaman terkait ideologi Pancasila,” harapnya.
Menurutnya, kaum milenial saat ini semestinya diberikan pemahaman terkait ideologi Pancasila. “Biasa bermusyawarah secara kekeluargaan dalam menentukan sesuatu, merupakan salah satu wujud ideologi Pancasila. Musyawarah mufakat juga sudah menjadi budaya kita, bekerja sama dan bergotong royong,” ujarnya.
Di tempat yang sama, staf khusus wakil Ketua DPR RI, Hartini Soraya memaparkan makna dari lima sila di Pancasila. Menurutnya, di dalam sila pertama, ketuhanan yang maha esa mengandung makna, setiap orang diberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing – masing.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung makna saling bahu membahu dan bergotong – royong.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, maknanya, bisa mempersatukan dan mencerminkan terdiri dari berbagai ragam budaya, suku dan bahasa.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maknanya dimana para pendiri bangsa ingin semuanya dilakukan secara musyawarah mufakat.
“Ketika terjadi sesuatu, harus dilakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Jadi semua dilakukan bersama – sama,” ujarnya.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maknanya, terkait hal mendasar manusia, yaitu terkait sandang, pangan dan papan. “Semoga Pancasila bisa teraplikasi dengan baik di tengah – tengah masyarakat,” ucapnya. (*/ron)
