banner 728x250

Tenaga Honorer Satpol PP Tolak jadi PPPK atau Outsourching

  • Share
banner 468x60

PRINGSEWU-DPW Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BPPPN) Lampung menolak keras penghapusan pegawai Non-AS jadi PPPK atau Outsourching.

Penegasan ini diungkapkan Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Lampung, Febri GANI Sembiko, saaat berkunjung ke Kabupaten Pringsewu, untuk membahas nasib Pol PP sebagai honorer agar mendapat dukungan semua pihak.

banner 336x280

“Kami tegas menolak Penghapusan pegawai Non-ASN mengacu pada Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022. Surat tersebut merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Jika pemerintah akan menghapus honorer maka satpol PP -Non PNS se Provinsi Lampung meminta untuk diangkat menjadi PNS untuk mengatasi masalah penghapusan honorer,” ujar FG Sembiko, Minggu (3/07/2022).

Baca Juga  Ririn Ajak Simpatisan Dukung Gubernur Hanan Bupatinya Ririn

Menurutnya, peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja dengan jelas mengamanatkan status PNS atau ASN hal itu tertuang pada pasal 15 ayat (1) dinyatakan anggota satuan polisi pamong praja diangkat dari pegawai negri sipil yang memenuhi persaratan.

“Seluruh Pol PP non PNS se Provinsi Lampung akan terus berjuang melalui berbagai jalur komunikasi dan kordinasi agar hak mereka terpenuhi. Insyaalah kami DPW FKBPPPN Provinsi Lampung akan berkordinasi dengan pihak pihak terkait untuk membahas nasib kami sebagai honorer agar mendapat dukungan,” harapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, tenaga Satpol PP Non PNS akan terus mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah daerah baik Eksekutif maupun legislatif untuk membuat regulasi atau produk hukum yang bisa meringankan honorer khususnya Satpol-PP Non PNS. “Karena sudah jelas di dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 256 disebutkan bahwa Satpol-PP itu harus PNS. Kemudian lagi di ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sudah jelas menyatakan Satpol PP berstatus PNS,” tandasnya. (*/ron)

Baca Juga  Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, FKBPPPN Lampung 'Ngadu' ke DPR-RI

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *