banner 728x250

Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, FKBPPPN Lampung ‘Ngadu’ ke DPR-RI

  • Share
banner 468x60

PRINGSEWU-Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menerima audiensi Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara ( FKBPPPN ) Provinsi Lampung di Komplek rest area jalan Lintas Barat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Sabtu (23/07/2022).

Pada kegiatan yang dikemas dalam agenda penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) anggota DPR tersebut, hadir perwakilan dari anggota Pol PP sebagai pegawai Non ASN dari beberapa Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung yangdipimpin Febri Gani Sembiko dari DPW FKPPPN Provinsi Lampung.

banner 336x280

Menurutnya, audiensi ini dilakukan dalam rangka mengadukan nasib pegawai POL PP Non ASN terkait rencana pemerintah untuk penghapusan tenaga honorer yang tertuang dalam keputusan MENPAN RB No. B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Dalam dialog yang berlangsung santai tersebut, Samsul salah satu perwakilan dari POL PP Non ASN Provinsi Lampung yang telah cukup lama mengabdikan dirinya menyampaikan aspirasi agar tenaga POL PP Non ASN yang telah lama mengabdi untuk diprioritaskan dalam pengangkatan sebagai ASN.

Baca Juga  Ririn Ajak Simpatisan Dukung Gubernur Hanan Bupatinya Ririn

Untuk itu Forum tersebut memohon agar dapat difasilitasi oleh Mas Endro sapaan akrab anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah pemilihan Lampung 1 ini, untuk dapat memfasilitasi Audiensi dengan Komisi II DPR RI di Jakarta dalam rangka mengadukan kejelasan nasibnya sebagai pegawai Sat POL PP Non ASN yang diperkirakan jumlahnya mencapai kurang lebih 6.000 orang di Provinsi Lampung.

Atas permasalahan tersebut, Mas Endro menyabut baik dan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat Pusat dengan Kementrian terkait. Selain itu juga disarankan kepada Forum tersebut untuk menyiapkan data-data yang akurat mengenai jumlah anggota Sat POL PP non ASN beserta kelengkapan administrasi nya untuk mendukung rencana audiensi dengan Komisi II DPR RI.

Baca Juga  Tenaga Honorer Satpol PP Tolak jadi PPPK atau Outsourching

Selanjutnya, disampaikan juga bahwa aspirasi tersebut akan dibawa dalam rapat di DPR RI dengan kementrian terkait yaitu Kementrian Dalam Negeri setelah masa reses.
Pada pertemuan itu juga dihadiri oleh Aris Wahyudi, ST , Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Fraksi PDI Perjuangan yang akan mengkomunikasikan dengan intansi terkait di Kabupaten Pringsewu. Selain itu Mas Endro juga didampingi oleh Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nopi Juansyah, ST dan Agus Irwanto, SE yang turut memediasi pertemuan tersebut. (rls)

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *