Srikandi Gerindra Aderly Minta Dishub Kaji Komprehensif U-Turn untuk Atasi Kemacetan Kota

banner 120x600

BANDAR LAMPUNG – Persoalan kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Sekertaris Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Aderly Imelia Sari, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menyusun kajian komprehensif untuk mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan.

Srikandi Partai Gerindra ini menilai, penanganan kemacetan tidak cukup hanya dengan pengaturan arus kendaraan. Pemerintah kota juga perlu melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan macet, aktivitas parkir di badan jalan, hingga keberadaan lokasi putar balik kendaraan atau U-turn.

Karena itu, mempertanyakan sejauh mana kajian penanganan kemacetan telah disiapkan Dishub untuk tahun anggaran 2027, termasuk apakah program tersebut sudah masuk dalam perencanaan dan anggaran.

Menurutnya, kajian tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai penyebab kemacetan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

Aderly mencontohkan kondisi lalu lintas di kawasan Way Halim yang menurut pengamatannya masih terganggu oleh kendaraan yang parkir di badan jalan.

Kepadatan kendaraan saat melintas dari kantor menuju lokasi pembahasan. Kendaraan yang parkir di sekitar kawasan rumah sakit dinilai menghambat pergerakan kendaraan lain, terutama saat hendak berbelok.

“Kenapa? Karena depan BW-nya parkirnya dipakai sama rumah sakit untuk parkir kendaraan mobil. Jadi, bikin kemacetan. Nah, itu juga termasuk dalam parkir liar, ya,” ujarnya dalam Rapat Kerja Anggaran (RKA) 2027 Pada Senin (02/11/2026).

Dipaparkan dia, Dishub turut mengevaluasi aktivitas parkir di kawasan tersebut. Sebab, menurutnya, penggunaan badan jalan untuk parkir dapat mengurangi ruang gerak kendaraan dan memperlambat arus lalu lintas.

Baca Juga  Komisi III DPRD Tegaskan Dinas PU Fokus Penanganan Banjir Secara Efektif

Selain kawasan Way Halim, Aderly menyebut sejumlah ruas jalan lain yang kerap mengalami kepadatan, terutama pada jam sibuk sore hari, seperti di kawasan Bambu Kuning menuju Labuhan Ratu, kemudian kawasan Jalan Abdul Muis, Makam Pahlawan, Goga, hingga sekitar Mal Boemi Kedaton (MBK) dan persimpangan Sultan Agung.

Menurut Aderly, kepadatan juga terjadi pada pagi hari di jalur Way Hui menuju Sultan Agung hingga kawasan MBK. Ruas tersebut menjadi jalur penting bagi masyarakat yang mengantar anak sekolah maupun berangkat bekerja.

Karena itu, ia meminta Dishub tidak hanya melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional, tetapi juga menyusun kajian menyeluruh mengenai tata ruang dan transportasi perkotaan.

“Jadi, saya berharap 2027 ini Dinas Perhubungan bikin kajian. Kajian untuk mengurai kemacetan. Kalau sore itu, kita dari Bambu Kuning sudah kena macet mau ke Labuhan Ratu, Abdul Muis, sampai Makam Pahlawan, Goga, dan MBK. Itu pasti macet terus setiap sore,” katanya.

Aderly juga meminta agar kajian mencakup beberapa aspek, mulai dari tata ruang dan transportasi, pengelolaan parkir, aktivitas di badan jalan, transportasi perkotaan, hingga manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Ia berharap hasil kajian tersebut dapat diketahui DPRD sehingga pembahasan program dan anggaran penanganan kemacetan pada 2027 memiliki dasar yang jelas.

Dalam kesempatan itu, Aderly turut menyoroti keberadaan U-turn atau lokasi putar balik kendaraan yang menurutnya menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di sejumlah ruas jalan.

Baca Juga  IP-WK: Berbeda Suku Bangsa Ini Adalah Fitroh Bagi Negara Indonesia

Ia kemudian mengusulkan agar Dishub mengkaji kemungkinan pembangunan flyover khusus untuk jalur putar balik kendaraan sebagai salah satu alternatif penanganan kepadatan lalu lintas.

Aderly mencontohkan pembangunan flyover yang telah dilakukan sebelumnya sebagai upaya mengurai kemacetan. Menurutnya, konsep serupa dapat dipertimbangkan untuk mengatasi antrean kendaraan di titik-titik U-turn yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.

“Kalau kita mau bilang, salah satu faktor penyebab kemacetan adalah pada saat U-turn, tempat putar balik mobil. Itulah yang bikin macet. Kemarin kan Pak Herman sudah bikin fly over untuk mengurai kemacetan. Berani nggak Dinas Perhubungan bikin kajian untuk U-turn-nya dibikin flyover juga?” ujarnya.

Ia menegaskan, usulan tersebut perlu terlebih dahulu dikaji dari sisi teknis, kebutuhan lalu lintas, dan kewenangan pengelolaan jalan.

Apabila titik kemacetan yang menjadi perhatian berada di jalan provinsi, Aderly meminta Dishub Bandar Lampung berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar penanganannya dapat dibahas bersama.

“Kalau memang itu jalan provinsi, ngomong ke provinsi juga, karena itu berhubungan dengan provinsi juga kemacetannya. Salah satu kemacetan itu U-turn. Dibikin saja flyover untuk U-turn nya,” katanya.

Aderly berharap kajian transportasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan kemacetan, sehingga solusi yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat dalam jangka panjang. (**/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *