banner 728x250

RDP: Dinas PU Berdalih Tidak Pasang Atribut Partai, Tapi Tertibkan

  • Share
banner 468x60

Viral Video Randis Pasang Atribut Parpol

BANDARLAMPUNG-Komisi I dan III DPRD Kota Bandarlampung, melakukan hearing rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi atas dugaan netralitas ASN yang sedang viral memasang atribut partai menggunakan kendaraan dinas (Randis).

banner 336x280

Terungkap dalam hearing seolah-olah Dinas PU Bandar Lampung berdalih bahwasanya kendaraan tersebut melakukan penertiban, bukanlah memasang atribut partai politik (Parpol) sebagaimana berita dugaan netralitas ASN yang sedang viral saat ini.

“Kita tidak memasang bendera partai, kita akan menertibkan bendera partai itu,” kata Sekretaris Dinas PU Kota Bandar Lampung, Muhaimin, dalam hearing RDP bersama DPRD Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung, di ruang rapat DPRD Rabu (10/05/2023).

“Belum sampai kita menurunkan sudah ada orang yang memviralkan, memfoto,” ujar Muhaimin, dalam rapat RDP lintas Komisi 1 dan 3 dipimpin Dedi Yuginta.

Dia mengatakan penertiban atribut parpol di PJU (Penerangan Jalan Umum) Jalan ZA Pagar Alam, Labuhan Ratu, dengan kendaraan Dinas PU Bandar Lampung atas permintaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Kita ada surat dari Satpol PP perihal menegakkan peraturan daerah untuk menurunkan bendera, umbul-umbul, spanduk, banner, yang berada di jalan protokol,” tutur Muhaimin.

Surat tertanggal 4 Mei 2023 yang cap dan tanda tangan Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizky Erwandi, menyebutkan Satpol PP membutuhkan kendaraan berupa mobil PJU beserta operator atau sopir.

Untuk mendukung kinerja Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam rangka penegakan Perda Kota Bandar Lampung menurunkan bendera, umbul-umbul, spanduk, dan banner yang tidak terjangkau oleh petugas.

Baca Juga  Silaturahmi ke Gerindra, PKS Lampung Ajak Koalisi Bangun Lampung Lebih Baik

Berdasarkan permintaan Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PU mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepada jajarannya. “Kita keluarkan SPT yang ditandatangani oleh Kadis PU Kota Bandar Lampung, menugaskan saudara Rudi Ferdiansyah dan Nasril untuk membantu Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah,” kata Muhaimin.

Dinas PU Bandar Lampung berkilah tertibkan atribut parpol dengan menurunkan bendera partai yang robek karena merusak estetika kota.
“Bendera partai yang robek, dilihat mata tidak indah,” ujar dia.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Candrawansah, membantah keterangan Sekretaris Dinas PU Bandar Lampung yang berkilah menertibkan atribut parpol. “Dari Panwaslu Kecamatan ada indikasi pemasangan,” tegas Candra dalam RDP.

Bawaslu Bandar Lampung, jelas Candra, telah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait seperti pedagang di Jalan ZA Pagar Alam.
“Ada masyarakat pedagang yang pada pukul 02.00 WIB dini hari melihat proses tersebut dan telah kami investigasi,” ujar dia.

“Walaupun semuanya belum terang benderang, akan kami panggil kembali. Inilah yang menjadi kajian kami di Bawaslu Kota Bandar Lampung,” lanjut Candra.

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi NasDem, Sudibyo Putra, menegaskan Partai NasDem tidak pernah melibatkan ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung untuk Pemilu 2024.

“Saya tegaskan, saya sebagai Ketua Bapilu DPD Partai NasDem Kota Bandar Lampung, tidak pernah kami menginstruksikan partai kami untuk melibatkan pemerintahan, camat maupun kelurahan, di tingkat Kota Bandar Lampung,” kata dia.

Baca Juga  Sosok Jares Mugni Usung Visi-Misi Bangkitkan Kaum Milenial

Proses pemasangan bendera Partai NasDem dilakukan oleh kader partai pada saat kunjungan calon presiden Anies Baswedan. “Kami yang memasang langsung tanpa ada melibatkan Pemkot Bandar Lampung dan saya pastikan itu tidak ada,” ujar dia.

Sudibyo menegaskan lagi bahwa Partai NasDem tidak memiliki wewenang atau kekuatan untuk memerintahkan ASN Pemkot Bandar Lampung.
“Tidak ada kekuatan kami untuk memerintahkan itu,” kata dia.

Video yang viral di media sosial terkait dugaan pemasangan bendera Partai NasDem dengan kendaraan Dinas PU Kota Bandar Lampung harus diklarifikasi.

“Hari ini memang kita harus pahami, netizen-netizen ini bicara A harus A. Kita harus menganalisa, dan kita juga tidak perlu baper dalam berpolitik. Biasa-biasa saja, enjoy saja, bukan hal luar biasa yang perlu kita bicarakan,” ujar dia. “Netizen yang memvideokan cuma dua orang. Apakah dua orang itu sudah mewakili seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung? Kan tidak juga,” lanjut Sudibyo.

Menurut dia, penanganan dugaan netralitas ASN adalah ranah Bawaslu dan DPRD Bandar Lampung hanya sebatas menyampaikan. “Saya minta kepada teman-teman Bawaslu, kalau menurut Bawaslu ini melanggar, tolong ditegur,” kata dia.

“Saya juga minta kepada Bagian Hukum dan Inspektorat Kota Bandar Lampung, saya ingatkan bahwa hari ini sudah tahapan pendaftaran bacaleg. Hati-hati, netralitas ASN harus ditegakkan. Tidak ada alasan lagi, ASN harus netral di Kota Bandar Lampung ini,” pungkas Sudibyo. (rls)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *