BANDARLAMPUNG- Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bandarlampung, Wiyadi mengingatkan kepada seluruh para bakal calon legislatif (bacaleg) untuk mematuhi aturan-aturan pemilu. Jangan sampai melakukan tindakan yang dapat merugikan apalagi sampai dianulir jadi caleg.
“Ya, dalam sosialisasi dan silaturahmi yang dilakukan dari Bawaslu Bandarlampung, kita menambah wawasan tentang aturan Pemilu. Sehingga kedepan kita bisa mawas diri dalam melangkah menjadi caleg. Saya ingatkan kepada seluruh bacaleg, patuhilah aturan yang berlaku jangan sampai melanggar aturan, apalagi sampai ada istilah-istilah ‘bagi-bagi uang’ ini sangat fatal dan bisa dianulir jadi caleg,” kata Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bandar Lampung, Wiyadi, usai menerima kunjungan jajaran k dakomisioner Bawaslu Kota Bandarlampung di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bandarlampung, Selasa (27/9/2022).
Dijelaskan Ketua DPRD Bandarlampung ini, dimana hasil kunjungan Bawaslu tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada jajaran pengurus dan caleg sampai ditingkatan bawah.
“Bagaimana kita menghadapi pemilu di 2024, tentang aturan-aturan yang ada, karena saat ini kan banyak sekali memang ada undang-undang yang lama juga ada aturan-aturan baru,” ungkapnya.
“Nah ini yang perlu harus kita pahami, Bagaimana supaya nanti ketika pelaksanaan pileg dan pilpres itu, kami seluruh pengurus dan caleg PDI Perjuangan tidak melanggar pada batas aturan-aturan Pemilu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Bandarlampun ini meminta kepada seluruh Bacaleg PDI Perjuangan Kota Bandarlampung untuk memahami aturan-aturan pemilu 2024.
“Untuk caleg baru, aturan bahwa seluruh ya pastinya kita meminta kepada mereka untuk memahami betul, aturan apa yang dilarang, apa yang tidak diperbolehkan. Nah itu harus dijauhi dan tidak dilanggar oleh seluruh caleg yang ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah mengatakan, kunjungannya ke DPC PDI Perjuangan Kota Bandarlampung ini dalam rangka roadshow ke Partai Politik untuk mensosialisasikan aturan-aturan pemilu 2024 mendatang.
“Agar nanti sedini mungkin para partai politik ini yang ada di pengurusan maupun pasangan calon nanti paham akan regulasi, karena kan potensi pelanggaran dalam semua tahapan ini kan ada sehingga dari sedini mungkin kita sudah roadshow dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat atau kita akan mengundang partai politik dalam rangka mensosialisasikan potensi pelanggaran,” tandasnya. (ron)
