BANDARLAMPUNG-Kali ini ada yang berbeda pada agenda sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (IP-WK) yang dilakukan anggota DPRD Bandarlampung, Wiwik Anggraini, yang digelar di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Jum’at (17/03/2023).
Sosialisasi IP-WK tersebut dihadiri narasumber Tri Budi Haryoko, dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat, Jakarta dan politisi senior PDI-P Tunas Budi Lukito.
Selain itu juga, acara tersebut juga cukup antusias, karena para peserta pun banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
Salah seorang peserta Adi Mulyono, warga Gunung Sulah, pria ini mempertanyakan implementasi sila pertama yakni Ketuhanan yang maha Esa, dimana saat ini banyak bermunculan paham agama baru seperti Ateis dan agama Pancasila, karena hal ini bahaya bagi para anak bangsa, bagaimana kedepannya nanti?
Menanggapi hal ini Narasumber Tri Budi Haryoko, dari BPIP menjelaskan, tidak ada agama Pancasila dan tidak bisa Pancasila dibenturkan dengan agama mana pun dan justru
pancasila mendukung semua agama yang disahkan di Indonesia. “Pancasila tidak bisa dibenturkan dengan Agama. Kalau ada orang yang tidak berketuhanan maka dia tidak mendukung Pancasila. Saya tegaskan tidak ada agama pancasila, pancasila bagian dari dukungan umat beragama untuk memeluk dan menjalankan agama dan syaratnya masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Narasumber Tri Budi Haryoko, BPIP pusat juga menjelaskan tentang pertanyaan seputar sila ke lima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengenai penerimaan CPNS yang terkesan tidak adil hanya milik orang yang punya uang?
Menurut dia untuk penerimaan atau seleksi CPNS, TNI/Polri sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa seleksi CPNS dilakukan secara online dan tidak ada biaya. Seleksi peserta pun menggunakan metode terbuka untuk umum.
“Sesuai arahan pak Presiden Jokowi, mengedepankan keadilan tidak ada main sogok-sogokan, semua secara online, tes PNS murni hasil dari peserta, tidak ada yang namanya bagi-bagi untuk saudara atau kolega pejabat,” jelasnya.
Sementara, Tunas Budi Lukito juga menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan ia pun menjelaskan terikat maraknya aksi brutal geng motor yang tengah merajalela. Menurut dia hal ini perlu adanya koordinasi antara masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa, Ketua RT, Ketua LK, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan lainnya, berikan pemahaman tentang hal tersebut dan saling menjaga lingkungan, agar tertib aman dan tentram.
“Jaga kondusifitas lingkungan, berikan penambahan agar tidak nongkrong (begadang) yang berlebihan, dan yang paling penting adalah peran serta/aktif orang tua dan lingkungan sekitar, agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif,” kata Tunas Budi Lukito.
Selanjutnya, ada pertanyaan dari warga Jaga Baya II, atas nama Yeni, bahwa sila ke lima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dirasa belum adil, karena biaya sekolah negeri saat ini kenapa lebih mahal dari swasta?
Ditanggapi anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung, Wiwik Anggraini, bahwa sekolah untuk SMP negeri di Bandarlampung ada banyak program seperti Biling (Bina Lingkungan) dan juga banyak lagi bea siswa dari pemkot Bandarlampung. Tapi kalau untuk SMK dan SMA itu wilayah Provinsi. “Kalau SMP di Bandarlampung itu pengelolaan ada di kota, tapi kalau SMA sederajat itu wilayah Provinsi,” tandas Wiwik Anggraini. (ron)
