Buntut Temuan BPK Soal Penyimpangan Anggaran
PESAWARAN— Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GARDA P3ER, Sabturizal, mendesak Bupati Pesawaran untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Desakan ini muncul usai terungkapnya sejumlah penyimpangan anggaran dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2024.
Temuan BPK menyebutkan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan di Kabupaten Pesawaran.
Nah, tiga pokok yang menjadi srotan Utama Temuan BPK RI antara lain.
1. Kelebihan Pembayaran Proyek IT
Proyek konversi sistem informasi di lingkungan Disdikbud mengalami kelebihan pembayaran senilai Rp53.988.307. BPK menilai lemahnya pengawasan teknis dan administrasi sebagai penyebabnya.
2. Penyimpangan Dana BOSP
Dana tidak sesuai peruntukan: Rp22.123.000
Kelebihan pembayaran: Rp111.597.000, termasuk:
Tanpa bukti pertanggungjawaban (Rp2.915.000) Tidak sesuai realisasi (Rp108.682.000) Pajak tertunda akibat kelalaian bendahara sekolah: Rp217.321.601 di 122 sekolah.
3. Proyek Gedung Sekolah Kurang Volume
Lima paket rehabilitasi gedung pendidikan mengalami kekurangan volume senilai Rp6.467.996, mengindikasikan potensi mark-up atau ketidaksesuaian kontrak kerja.
Oleh karena itu LSM menilai Kadis Pendidikan gagal dalam menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan. “Kami meminta Bupati segera mengevaluasi kinerja Kadis Pendidikan dan mempertimbangkan pencopotannya. Ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut transparansi dan integritas tata kelola pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan laporan resmi ke Polres Pesawaran dan Kejaksaan Negeri.
Karena itu, LSM GARDA P3ER telah menyiapkan aksi unjuk rasa “Jilid 1” di depan Kantor Bupati Pesawaran bila tidak ada respons dari pemerintah daerah.
Tak hanya itu, mereka juga akan mengirimkan laporan lanjutan ke Kejaksaan Tinggi Lampung dan BPKP untuk mendesak audit lanjutan dan penindakan.
Aksi damai dijadwalkan digelar pada awal Agustus 2025, dengan fokus pada penegakan akuntabilitas dan reformasi sistem pengawasan pendidikan.
Namun demikian, Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Pesawaran maupun dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait tuntutan LSM maupun temuan BPK RI.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan tanggapan resmi. (nip)
