BANDARLAMPUNG-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandar Lampung meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai melakukan pendataan pegawai non-ASN atau tenaga kontrak (honorer), yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui siapa yang pantas ikut seleksi calon PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Hal itu menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
Dimana dalam proses pendataan honorer tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandar Lampung mengaku baru mencapai 50 persen.
“Kita diminta untuk mendata tenaga kontrak. Jadi kita baru mendata yang nanti akan dikumpulkan akhir September 2022 ini. Tapi sekarang proses perekapan data tenaga kontrak itu baru sekitar 50 persenan sudah terpenuhi,” ujar Plt. Kepala BKD Kota Bandar Lampung, Herliawati, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Dimana SE itu, mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan 28 November 2023.
“Jadi pendataan sudah kami minta ke masing-masing OPD nya. Sehingga setiap OPD bertanggungjawab atas tenaga kontrak yang ada di masing-masing tempat kerjanya,” ucapnya. “Setelah itu OPD menyampaikan ke BKD, setelah itu kita merekap dari keseluruhan OPD untuk disampaikan ke Menpan RB,” timpal Herliawati.
Menurutnya, yang diminta oleh kementerian ini adalah tenaga kontrak yang memenuhi syarat untuk kemungkinan diikutsertakan mengikuti seleksi calon PNS atau PPPK. “Syaratnya salah satunya minimal telah satu tahun kerja, lalu minimal berusia 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Tapi tapi kita belum bisa menyebutkan berapa jumlahnya honor yang memenuhi syarat itu. Namun secara keseluruhan honor kita ada 5400 san orang,” katanya.
Ia juga mengaku, ada beberapa OPD yang telah menyetorkan data pegawai kontraknya ke BKD, seperti dinas Perhubungan dan dinas lainnya.
“Nah yang paling banyak tenaga kontraknya kita bisa melihat sendiri yaitu ada pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” tandasnya. (*/ron)
