BANDARLAMPUNG- Pemerintah Kota Bandarlampung dan Pemerintah Provinsi Lampung resmi bersinergi untuk menuntaskan persoalan banjir yang menjadi tantangan tahunan di Kota Tapis Berseri.
Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana, bersama Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, pada acara Musrenbang di gedung Semergo, Senin (16/3/2026), sepakat bahwa kunci penyelesaian masalah ini terletak pada kolaborasi kuat, terutama dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Dalam keterangannya, Walikota Eva Dwiana menegaskan bahwa Pemkot telah mengerahkan upaya maksimal di lapangan. Langkah-langkah tersebut mencakup pengerukan sedimentasi drainase secara masif, perbaikan talut sungai, hingga pembangunan jembatan di area perbatasan.
Meski demikian, Eva menggarisbawahi bahwa penanganan sungai besar merupakan ranah wewenang pemerintah pusat melalui pihak Balai. “Upaya yang kami lakukan sudah tidak kurang-kurang. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa sungai dan kali itu wewenangnya ada di Balai. Kami sangat berharap Balai segera menyelesaikan PR banjir di Bandar Lampung, apalagi hal ini sudah ditekankan oleh Pemprov Lampung,” ujar Eva Dwiana.
Ia pun memasang target ambisius agar persoalan banjir dapat tuntas sepenuhnya pada tahun 2026 ini.
Dukungan serupa datang dari Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Ia menyatakan bahwa pihak Provinsi telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemkot Bandarlampung guna memastikan bantuan dan koordinasi berjalan efektif.
Jihan mendorong agar Pemkot segera mematangkan aspek manajerial agar dukungan dari provinsi bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.
Menurut Jihan, pihaknya telah menyampaikan arahan detail kepada Pemkot untuk melakukan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan yang terkoordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi.
Hal ini dilakukan agar penanganan banjir tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi solusi jangka panjang yang terintegrasi.
Ke depan, fokus utama kolaborasi ini akan diarahkan pada akselerasi normalisasi sungai oleh BBWS, sinkronisasi pos anggaran di tingkat kota dan provinsi, serta pembangunan sistem drainase terpadu yang bebas hambatan sedimentasi dan master plan penanganan banjir.
Komitmen kompak dari kedua pemimpin perempuan ini diharapkan menjadi jawaban nyata atas harapan warga Bandarlampung untuk terbebas dari ancaman banjir secara permanen. (*/)
