Jauhi Anak dari Gadget, Ajarkan Adab dan Empati Sejak Dini

  • Share
banner 468x60

BANDARLAMPUNG-Anggota DPRD Bandarlampung melakukan sosialisasi Pembinaan ideologi pancasila (PIP) dan wawasan kebangsaan (WK). Hal ini dilakukan untuk kembali memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskam Pancasila dan UUD 1945.

Demikian diungkapkan Anggota DPRD Bandarlampung Wiwik Anggraini, dalam acara PIP-WK di Jalan Sultan Haji Kelurahan, Kota Sepang Kecamatan, Labuhan Ratu, Minggu (20/11/2022).

banner 336x280

“Selain agenda penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) anggota DPRD Bandarlampung juga ada acara sosialisasi ideologi Pancasila, mungkin semua sudah paham dengan ideologi pancasila. Oleh karena itu, mulai saat ini kita semua tidak lagi bicara suku apa dan agama apa kita semua satu NKRI kita satu bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lalu, sambung dia, kenapa ideologi Pancasila ini kembali digalakkan oleh legislatif? Menurut ya, di era belakangan ini banyak paham Radikal yang eksetrem di negeri kita, kita adalah negara yang berpedoman pancasila. “Saya ingatkan sekarang ini banyak berita-berita hoax, kalau dapat berita yang belum jelas sumber keabsahannya, jangan langsung ditelan mentah-mentah apalagi kalau di sare, Hati-hati jangan cepat mengambil sikap baca dan cermati sumbernya, jangan terjebak berita hoax, karena saat ini sudah ada UU-ITE. Jika dulu adalah ‘mulutmu harimau mu, tapi sekarang jarimu adalah Harimau mu,” ungkapnya.

Narasumber dari Universitas Lampung ( Unila) Widya Rizki Eka Putri, pada kesempatan itu menjelaskan, di Indonesia hal pertama yang dijamin negara adalah memeluk kepercayaan dan agama masing-masing ini tak mutlak yang dijamin negara. Salah kalau agama dibanding-bandingkan.

Baca Juga  PIP-WK: Yuhadi Ingatkan Ibu-Ibu Jangan Asal Buat Status di Medsos

“Kita suport bahwa negara kita berazaskan pancasila dan negara yang berketurunan yang maha ehsa, kita bukan negara komunis yang tidak ada berketuhanan. Adanya pancasila sebagai pedomam dan landasan hidup berbangsa dan bernegara sudah baik, karena untuk menjamin kehidupan bangsa dan negara,” jelasnya.

Nah, terus dosen Unila ini, dalam makna yang terkandung dalam silakan ke-dua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, ada makna yang terkandung di dalam sila ini bahwa memandang sesuatu itu dengan objektif dan mengedepankan praduga tak bersalah. “Di dalam sidang pengadilan pun seorang terdakwa tidak bisa langsung dikatakan bersalah, tidak bisa suudzon, kita wajib mengedepankan prasangka tidak bersalah,” terangnya.

Kondisi saat ini banyak anak-anak yang sudah terkontaminasi dengan pengaruh internet gadget, sehingga banyak yang tidak tidak paham akan makna Pancasila. “Apalagi sekarang anak-anak lebih dekat dengan gatjed dari pada dengan temannya. Dia tidak tau cara berbagi dan tidak ada rasa empati dengan sesama. Nah, apalagi Adab, adab ini sangat penting diajarkan kepada anak anak, sehingga dia mengerti akan sopan santun menghormati orang tua, sekarang sudah mulai hilang dan ini yang tidak boleh hilang dalam pengamalan nilai pancasila. Ajarkan anak-anak cara berempati, pada anak sejak usia dini. Jangan sampai bergeser karena perkembangan jaman.

Baca Juga  Komisi IV Tolak Keras Wacana Pembangunan Patung di Masjid Al-Furqon

Narasumber, lainnya tokoh dari PDI-Perjuangan Palgunadi, menjelaskan tentang rumusan dan konsep dasar Pancasila yang dirumuskan melalui rapat BPU-PKI yang dipimpin Bung Karno ada lima konsep dasar pancasila yakni untuk konsep Ketuhanan artinya sila ini adalah wajib semua pengikutnya untuk berketuhan. Jadi jika ada warga negara tidak berketuhan artinya dia belum pancasila.

Selanjutnya, Konsep silakan kemanusiaan maknanya adalah seluruh manusia di Indonesia derajatnya sama, dari semua suku bangsa, adat budaya, agama dan lainnya, baik yang sehat dan cacat semua sama ada kesetaraan manusia.

Konsep persatuan Indonesia, jadi negara kita ini terdiri dari ribuan bahasa, budaya, pulau dan lainnya, merupakan satu kesatuan secara nasional disebut NKRI seluruh rakyat harus mengakui pemerintah yang sah tidak boleh memberontak.

Konsep Kerakyatan adalah untuk mengatur tentang di Indonesia yang berdaulat ada di tangan Rakyat yang berkuasa adalah rakyat, tetapi prosesnya dilakukan dengan sistem perwakilan makanya ada perwakilan rakyat di parlemen.

Konsep keadilan sosial, Artinya negara menjamin seluruh warga negara untuk hidup sejahtera, dan negara memfasilitasi, contoh ada subsidi BBM yang dinikmati seluruh rakyat dan juga ada bantuan-bantuan serta pembangunan yang merata. (ron)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *