BANDARLAMPUNG-DPC PDI-Perjuangan Kota Bandar Lampung, melaksanakan haul Bung Karno, yang juga di isi dengan diskusi publik Pancasila serta, lounching Badan bantuan hukum dan advokasi rakyat PDI-P. Dimana lembaga ini diperuntukkan membantu masyarakat kurang mampu untuk advokasi hukum.
Peringatan haul Bung Karno dengan tema ‘Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia’ yang juga diisi dengan diskusi publik tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dilaksanakan di aula kantor DPC PDI-P, Minggu (11/06/2023).
Hadir dalam kesempatan itu, Bendahara DPD PDI-P Lampung, Kostiana dan jajaran, Ketua DPC PDI-P Kota Bandar Lampung, Wiyadi, seluruh fraksi DPRD Kota Bandar Lampung dan pengurus DPC PDI-P Bandar Lampung.
Menurut Ketua DPC PDI-P Kota Bandar Lampung, Wiyadi, kegiatan haul Bung Karno yang diisi diskusi publik dalam kesempatan ini juga sebagai ajang silaturahmi kader PDI-P. Partai PDI-P berkomitmen penuh akan ideologi negara pancasila dan NKRI harga mati. PDI-P selalu jadi yang terdepan dalam menegakan Pancasila.
“Saat ini sudah masuk tahapan pemilu dan mari kita jaga kekompakan, terbukti Pilpres 2019 kemarin kita menang dan saya yakin PDI-P sedang solid-sokidnya, maka kita yakin akan menang. Kalau ada perbedaan pendapat itu wajar, tapi bagaiamana kita ke depan tetap satu pemikiran tegak lurus apa yang menjadi keputusan partai memenangkan pemilu dan Ganjar Pranowo sebagai presiden RI,” ujar Wiyadi.
Selanjutnya, terus Ketua DPRD kota Bandar Lampung ini, dengan telah di lounchingnya
Badan bantuan hukum dan advokasi rakyat diharapkan semua kader dapat menyampaikan ke-masyarakat bahwa PDI-P ada bantuan hukum, utama masyarakat tidak mampu, lakukan action bantuan hukum kepada masyarakat ke-semua lapisan. “Banyak masyarakat kota yang tidak memahami tentang hukum, contohnya, soal penahanan ijazah. Pihak sekolah tidak bisa menahan ijazah siswa dengan alasan apa-pun, karena itu melanggar hukum. Juga soal Dev kolektor, tidak boleh melakukan perampasan kendaraan di tengah jalan, ini bisa di advokasi,” jelas dia.
Sementara, Kostiana, Bendahara DPD PDI-P provinsi Lampung, pengamalan sila-sila pancasila tentu harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat dan dilingkungan tempat tinggal. ‘Saya ingatkan kita semua jangan sampai terlena lagi, sebentar lagi konstalasi politik dilaksanakan, kita harus turun ke bawah untuk sosialisasi, bagaimana menjemput kemenangan di 2024,” Ketua Fraksi DPRD provinsi Lampung.
Di lokasi yang sama, Edianyah Pagar Alam Ketua Badan Lembaga Bantuan Hukum DPC PDI-P Kota Bandar Lampung menjelaskan, bahwa semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum dan LBH yang dibentuk PDI-P ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu secara gratis. (ron)
