BANDARLAMPUNG- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah memulai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Penyusunan anggaran menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan akuntabel
Pemkot Bandar Lampung menyampaikan bahwa APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan untuk mendukung berbagai sektor prioritas yang di dalamnya termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Demikian, diungkapkan Agus Widodo, S.T.P. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung dalam menyikapi program APBD TA 2025, pada
Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung yang digelar pada Kamis (14/11/2024).
Menurut Agus Widodo, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyusunan APBD, Fraksi PKS juga menyampaikan program – program yang bisa menjadi prioritas kebijakan, pengalokasian anggaran, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal.
“Program prioritas tersebut diantaranya penataan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah berbasis masyarakat, ” ujar Agus Widodo.
Kemudian, program pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di seluruh wilayah kota untuk memenuhi 30% ruang terbuka hijau dari luas kota, serta aksesibilitas ruang publik yang ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung.
“Program prioritas selanjutnya yaitu menyusun master plan rekayasa lalu lintas dan transportasi yang terintegrasi, untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan dan mengurangi kemacetan,” ungkapnya.
Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung sebesar 5-6 persen, Fraksi PKS juga mengusulkan pendampingan serta fasilitas kepada UMKM dan toko lokal yang berbasis kelurahan melalui program pelatihan, akses permodalan, serta penguatan jaringan pemasaran.
Dalam usulan dari masyarakat banyak yang muncul mengenai penanganan banjir. “Untuk itu Fraksi PKS mengusulkan agar program penanganan banjir menjadi prioritas, dengan berfokus pada penguatan infrastruktur drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan tanggul guna mengurangi dampak banjir di Kota Bandar Lampung,” beber Agus Widodo.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung Agus Widodo berharap catatan dan usulan program prioritas yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung. “kami berharap catatan-catatan program prioritas dari Fraksi PKS dapat menjadi referensi dalam mengambil kebijakan, serta dapat memberikan manfaat nyata untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung,” tandasnya. (rls)
