BANDARLAMPUNG-Komisi III DPRD Bandarlampung menghimbau kepada inspektur untuk segera melakukan audit internal terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pasalnya, bukan tidak menutup kemungkinan ada indikasi penyalahgunaan anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung, Dedi Yuginta menegaskan pihaknya sudah melakukan hearing bersama DLH dan terungkapkan jika para Petugas Kebersihan tidak tercover asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Kalau asuransi itu di covernya jika gaji mereka setara dengan upah minimum regional (UMR) dan gaji mereka hanya Rp 2 juta, makanya tidak tercover asuransi,” ujar Dedi Yuginta, Rabu (08/06/2022).
Oleh karena itu, terus Politisi PDI-Perjuangan ini, pihaknya kedepan akan memanggil Kepala-Kepala UPT kebersihan. “Kami juga berharap agar DLH tidak melakukan evaluasi terhadap para petugas kebersihan, apalagi sampai ada pemecatan, karena akan timbul polemik lagi nantinya, lakukan pembinaan terhadap mereka,” ungkapmya.
Nah terkait tuntutan para petugas kebersihan saat demo, yang meminta DLH dilakukan audit, pihaknya berharap kepada Insfekrot segera turun dan melakukan audit. “Bisa saja Insfekrot dan BPK mengaudit karena itu memang ranah mereka, kalau DPRD hanya pengawasan. Insfekrot saya yakin sudah turun melihat kondisi DLH apalagi ada aksi demo kemarin kan, pasti bukan hanya audit berkala saja,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala DLH, Riana Afriana mengutarakan akan mengevaluasi kinerja para pekerja kebersihan. Rencana evaluasi ini disampaikan Kepala DLH, Riana Afriana didampingi Kabid Pengawasan, Cik Ali Ayub, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Bandarlampung, Senin (6/6/2022) lalu.
“Kita akan evaluasi. Kalau memang tidak benar, mau tidak mau (evaluasi). Masak kita pake duri dalam daging. Kita akan evaluasi kinerjanya,” ujarnya, yang diamini Cik Ali.
Disinggung, soal tunggakan gaji para petugas kebersihan, Riana menegaskan, semua tunggakan gaji sudah dibayar lunas. “Semua tunggakan gaji sudah dibayar lunas pada 31 Mei 2022,” tegasnya. (ron)
