DPRD Soroti Pengerukan Gunung Kucing, Zainal Abidin Khawatir Ancaman Banjir dan Longsor

banner 120x600

BANDARLAMPUNG – Aktivitas pengerukan bukit di kawasan Gunung Kucing, Kota Bandar Lampung, untuk pembangunan perumahan Angkasa Land menuai sorotan serius dari DPRD Kota Bandar Lampung. Selain diduga melampaui keterangan awal pengembang, pengerukan tersebut juga dikhawatirkan berpotensi mengancam keselamatan lingkungan dan permukiman warga.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Zainal Abidin, mengungkapkan sejumlah kejanggalan setelah pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengerukan.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah ketinggian bukit yang telah tergerus. Berdasarkan perkiraan di lapangan, pengerukan mencapai sekitar 30 hingga 35 meter dari as jalan. Angka tersebut jauh berbeda dengan penjelasan pihak pengembang ketika dipanggil DPRD untuk memberikan klarifikasi.

“Ketika kita panggil pihak pengusaha, dalam hal ini Angkasa, kita pernah tanyakan berapa ketinggian gunung yang digerus. Mereka menyampaikan sekitar 7 sampai 15 meter. Tetapi faktanya di lapangan hampir mencapai 35 meter dari as jalan,” ujar Zainal, Jum’at (6/11/2026).

Menurutnya, perbedaan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pengerukan bukit dalam skala besar berpotensi mengubah kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana, terutama saat musim penghujan.

Zainal mengingatkan, tanpa perencanaan teknis yang matang, perubahan kontur bukit dapat meningkatkan potensi longsor maupun banjir yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Selain persoalan pengerukan, ia juga menyoroti kapasitas saluran pembuangan air atau gorong-gorong yang dinilai belum memadai untuk menampung aliran air dari kawasan perbukitan.

“Gorong-gorong yang dibuat itu tidak lebih dari 60 sentimeter. Sementara debit air dari atas, ketika curah hujan tinggi, tentu sangat besar. Ini yang menjadi kekhawatiran kita,” tegasnya.

Baca Juga  Legislator PDI-P: Sosialisasi IP-WK Merupakan Tugas Anggota DPRD

Tak hanya itu, konstruksi talud sebagai penahan tanah juga menjadi perhatian DPRD. Zainal menilai pembangunan talud belum dilakukan secara menyeluruh, terutama pada sisi kawasan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga.

Ia menyebutkan, talud yang dibangun justru hanya terlihat pada salah satu sisi kawasan perumahan. Sementara bagian lain yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan permukiman masyarakat belum mendapatkan perlindungan serupa.

“Talud hanya satu untuk di perumahan saja, sementara talud di sebelahnya tidak dibuatkan. Kalau debit air tinggi, siapa yang diamankan? Jangan sampai hanya perumahan yang terlindungi, sementara permukiman warga justru terdampak,” sindirnya.

Politisi tersebut juga mempertanyakan sejauh mana kajian analisis lingkungan dilakukan sebelum aktivitas pengerukan dan pembangunan perumahan dilaksanakan.

Menurutnya, dokumen kajian lingkungan yang menjadi dasar penerbitan persetujuan lingkungan perlu dibuka dan ditelaah bersama. Hal ini penting untuk memastikan seluruh potensi dampak pembangunan, termasuk risiko banjir dan longsor, telah diperhitungkan secara matang.

Ia pun meminta persoalan tersebut dibahas lebih lanjut bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, terutama menyangkut kajian teknis pengendalian air, pembangunan talud, serta dampak pengerukan terhadap permukiman warga di bawah kawasan bukit.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Budi Ardianto, menjelaskan bahwa berdasarkan pemahaman pihaknya, pengembang telah memiliki sejumlah dokumen dan persyaratan lingkungan untuk mendukung rencana pembangunan perumahan tersebut.

Ia menyebut PT Adhikari Jaya Daksa selaku pihak pengembang Angkasa telah melalui tahapan pengajuan kajian lingkungan hidup dengan melibatkan pemrakarsa dan konsultan.

Baca Juga  Legislator Golkar Yuhadi: Semangat HUT RI ke-81 Dorong Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

“Mereka memiliki kajian lingkungan hidup. Ada beberapa tahapan, mulai dari perizinan tata ruang sesuai RTRW hingga permohonan kajian lingkungan yang diajukan pemrakarsa bersama konsultan. Kajian tersebut sudah selesai dan mereka telah memilikinya,” jelas Budi.

Selain kajian lingkungan, Budi menyebut pengembang juga telah mengantongi sejumlah dokumen pendukung lainnya, termasuk kajian terkait banjir yang dikeluarkan oleh NSPU, perizinan lingkungan, serta dukungan masyarakat dan perangkat wilayah setempat.

Berdasarkan dokumen yang dipahami DLH Kota Bandar Lampung, pengembang juga telah memperoleh dukungan dari warga sekitar, termasuk perangkat kelurahan dan kecamatan.

Budi menambahkan, sebelum lokasi tersebut disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Lampung, pihaknya bersama tim pengawasan dan penegakan hukum (Gakkum) sempat melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Namun, dari pemeriksaan tersebut, pihaknya mengaku belum menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup.

“Sepemahaman kami, sampai sebelum dilakukan penyegelan oleh DLHK Provinsi, kami belum menemukan adanya pelanggaran terkait kajian lingkungan hidup,” ujarnya.

Perbedaan pandangan antara temuan DPRD dan penjelasan DLH Kota Bandar Lampung tersebut menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Sebab, kelengkapan dokumen perizinan semestinya juga harus dibuktikan melalui kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan kondisi dan ketentuan teknis di lapangan.

DPRD menegaskan, persoalan pengerukan Gunung Kucing tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi perizinan. Aspek keselamatan lingkungan dan perlindungan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut harus menjadi prioritas utama.

Jangan sampai pembangunan kawasan perumahan justru mengorbankan keseimbangan lingkungan dan menempatkan warga sekitar dalam ancaman banjir maupun longsor. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *