Zainal Abidin Minta Fasilitas Disabilitas Jadi Prioritas di Anggaran Dishub 2027

banner 120x600

BANDAR LAMPUNG – Keterbatasan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung, Zainal Abidin.

Legislator Partai Nasdem ini meminta Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mulai mengalokasikan anggaran untuk menyediakan fasilitas penyeberangan jalan yang aman dan mudah diakses kelompok disabilitas pada 2027.

Karena, Zainal menilai, sejumlah fasilitas penyeberangan di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. ia mendorong pemerintah kota menghadirkan fasilitas penyeberangan khusus, terutama di kawasan strategis dengan aktivitas lalu lintas yang padat.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatiannya adalah tombol penyeberangan bagi penyandang disabilitas seperti yang pernah dijumpai di depan Gramedia.

Menurutnya, fasilitas serupa perlu dihadirkan di sejumlah titik lain agar aksesibilitas ruang publik di Bandar Lampung semakin baik.

“Kita ingin mengakomodasi kebutuhan teman-teman disabilitas agar Kota Bandar Lampung menjadi kota yang ramah bagi kaum disabilitas. Terutama di titik-titik penyeberangan strategis yang ada di kota ini,” ujar Zainal dalam Rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2027 Bersama Dishub kota Bandar Lampung pada Senin, (02/11/2026)

Zainal menyebut Jalan Raden Intan dan Jalan Kartini sebagai kawasan yang dapat dipertimbangkan menjadi lokasi proyek percontohan fasilitas penyeberangan ramah disabilitas. “Fasilitas tersebut dilengkapi tombol khusus yang dapat diakses pengguna disabilitas untuk membantu proses penyeberangan jalan secara lebih aman,” ungkap dia.

Baca Juga  DPRD: PTSP Harus Tegas Tutup Gudang PT Liuk Inti Lestari

Menurutnya, penyediaan fasilitas itu tidak harus langsung dilakukan di seluruh persimpangan atau kawasan kota. Pemerintah dapat memulainya melalui dua atau tiga titik percontohan yang dinilai paling membutuhkan.

“Untuk 2027 ini saya minta Dinas Perhubungan menganggarkan minimal dua atau tiga titik. Sehingga kita tidak lagi disebut sebagai kota yang tidak ramah dengan kaum disabilitas karena belum memiliki fasilitas penyeberangan yang aman bagi mereka,” tegasnya.

Zainal juga menyoroti besarnya anggaran kegiatan pada sektor perhubungan dan lalu lintas. Ia menyebut alokasi anggaran sekitar Rp 89 miliar dan berharap sebagian dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik yang inklusif.

Ia memperkirakan pembangunan fasilitas penyeberangan tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta untuk setiap titik.

“Kalau satu titik mungkin hanya sekitar Rp30 juta sampai Rp 40 juta. Jadi kalau dibuat dua atau tiga titik, anggarannya tidak sampai Rp100 juta. Saya rasa ini bisa diakomodasi dalam program Dinas Perhubungan,” katanya.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu.

Ia menilai masukan mengenai penyediaan fasilitas penyeberangan ramah disabilitas sejalan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan transportasi di daerah.

Socrat mengakui fasilitas tersebut selama ini belum menjadi perhatian utama. Namun, setelah mendapat masukan dari DPRD, pihaknya akan mengupayakan agar kebutuhan itu masuk dalam perencanaan anggaran 2027.

“Masukan ini benar, sangat benar dan sesuai dengan apa yang sebenarnya kita harapkan. Mungkin selama ini hal-hal tersebut belum menjadi sorotan. Namun, karena Pak Zainal sudah menyampaikan, nanti akan kita usulkan ke TAPD Kota untuk anggaran murni 2027,” ujar Socrat.

Baca Juga  Politisi NasDem: Bukan Soal Hafal Pancasila Tapi Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Ia mengatakan, Dishub akan mencoba mengajukan pembangunan dua titik fasilitas penyeberangan ramah disabilitas melalui anggaran murni 2027.

Apabila usulan tersebut belum dapat diakomodasi dalam anggaran murni, pihaknya akan mempertimbangkan pengajuan tambahan melalui APBD Perubahan. “Kalau di anggaran murni 2027 belum bisa, kita coba di perubahan. Ini akan segera kita ajukan datanya ke TAPD. Insyaallah bisa,” tambahnya.

Zainal berharap usulan tersebut tidak berhenti pada tahap pembahasan anggaran, tetapi dapat direalisasikan menjadi fasilitas yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat penyandang disabilitas.

Menurutnya, penyediaan fasilitas penyeberangan yang aman merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang setara terhadap ruang publik dan layanan transportasi.

Ia juga menyebut telah bertemu dengan sejumlah perwakilan kelompok disabilitas dan berupaya menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

Meski belum dapat dibangun di seluruh titik penyeberangan, Zainal berharap minimal dua hingga tiga lokasi dapat direalisasikan sebagai proyek percontohan pada 2027.

Dengan adanya fasilitas tersebut, Bandar Lampung diharapkan mulai membangun lingkungan perkotaan yang lebih inklusif, sehingga masyarakat penyandang disabilitas dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas umum dengan lebih aman dan nyaman. (**/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *