BANDARLAMPUNG–Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, melakukan hearing rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD TA 2025 Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat, Selasa (19/11/2024).
RDP tersebut dipimipin langsung Ketua Komisi III Agus Djumadi bersama rekan kerja komisi lainnya. Terungkap dalam hearing tersebut Dinas PU tidak ada kesiapan yang matang dalam pembahasan RKA. Pasalnya, tidak adanya kelengkapan Shop Copy RKA secara detail sehingga DPRD tidak mengetahui bagaimana dasar dari pekerjaan pisik yakni standar harga atau Harga Prakiraan Standar (HPS).
“Bagaimana kami mau tau, ini kan anggaran Dinas PU Rp422 miliar lebih, sementara kami tidak diberi copy RKA secara lengkap, mana harga standarnya (HPS) sedangkan Dinas lain saja, RKA Rp 7 Miliar, segini tebalnya, bagaimana PU, jadi nanti kami minta ya, dikirim kami, supaya kami bisa belajar di rumah,” kata Yuhadi, dalam hearing.
Sementata, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung, Dedi Setiyoso, mengungkapkan sejumlah rencana penting terkait anggaran dan infrastruktur kota dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Bandarlampung.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyoroti beberapa isu utama yang perlu mendapat perhatian menjelang akhir tahun 2024, seperti infrastruktur termasuk juga masalah drainase, perbaikan pagar, dan usulan pengadaan lift.
Menurut Dedi, dengan memasuki bulan November dan Desember yang identik dengan musim penghujan, perhatian terhadap masalah drainase menjadi sangat penting.
“Kita akan bersiap siaga untuk mengantisipasi potensi masalah drainase yang bisa terjadi, mengingat cuaca sudah mulai memasuki musim penghujan,” ujarnya usai hearing rapat dengar pendapat (RDP).
Selain itu, Dedi juga mengungkapkan adanya usulan untuk pengadaan lift sebagai bagian dari perbaikan fasilitas di lingkungan Dewan.
“Lift ini rencananya untuk tahun 2025, dan anggarannya sekitar 2 miliar rupiah. Kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat Dewan terkait lokasi atau penempatan lift tersebut,” tambahnya.
Terkait anggaran keseluruhan untuk tahun 2025, Dedi menyatakan bahwa anggaran yang diajukan belum mengalami kenaikan.
“Anggaran kita masih di angka 422 miliar rupiah, yang mencakup semua keperluan, termasuk gaji dan anggaran untuk Sekretariat,” jelasnya.
“Dari total anggaran tersebut, sekitar 309 miliar rupiah dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.
Selain drainase dan lift, Dedi juga membahas rencana perbaikan pagar di beberapa titik di lingkungan Dewan.
“Untuk pagar yang rusak, terutama yang digunakan untuk parkir, kita akan rehab kembali. Namun, ada masalah lain terkait pagar keamanan yang masih belum ada. Kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat Dewan untuk mencari solusinya,” terangnya.
Mengenai penggunaan lift, Dedi mengungkapkan bahwa fasilitas ini nantinya akan diperuntukkan bagi anggota Dewan dan masyarakat umum. Namun, penempatan lift ini masih akan dibahas lebih lanjut, mengingat pentingnya posisi dan aksesibilitas bagi semua pihak. (*ron)
