BANDARLAMPUNG- Ya. Polemik Yayasan Siger Prakarsa Bunda atau sekolah Siger yang kian memanas, membuat pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung Hi. Wiyadi, SP. MM., angkat bicara.
Menurut pimpinan DPRD ini bahwa masalah Sekolah Siger diminta semua pihak jangan hanya mengedepankan ego semata, namun bagaimana duduk bersama untuk mencari solusi yayasan tersebut, sehingga anak-anak bisa lanjut sekolah.
“Ya sekarang ini jangan bicara saja di media masa, tetapi antara Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung dan DPRD serta Yayasan duduk bersama, mencari solusi yang baik, jangan mengedepankan Ego semata,” ujar Wiyadi, saat di temui di taman wisata lengkung Langit (L-2) Sumber Agung Kemiling, Kamis (5/02/20256).
Dijelaskan legislator asal PDI-Perjuangan ini persoalan ini, kata Wiyadi, jangan sampai berlarut-larut, apalagi terus-terusan pada titik keabsahan perizinan Yayasan Prakarsa Bunda, karena sekolah Siger ini ada anak anak didik dan jangan sampai mereka dirugikan. Dan jika Yayasan tersebut belum melengkapi perizinan diharapkan sesegera mungkin melengkapinya.
“Makanya kita minta Komisi IV DPRD Jum’at besok (06/02/2026) melakukan hearing tindaklanjut bagaimana kejelasan Yayasan Siger Prakarsa Bunda tersebut. Nggak mungkin nggak ada solusi jika kita sama-sama duduk bersama dan yang di kedepan kepentingan masyarakat,” jelas dia.
“Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah turun langsung ke lokasi dan melakukan evaluasi. Apapun hasilnya, ini harus kita duduk bersama,” jelas dia.
Disinggung sejauh mana yang diketahui pimpinan DPRD soal perizinan sekolah Siger tersebut.? Hingga kini, DPRD disebut belum menerima dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yayasan.
“Beberapa kali kami tanyakan, disampaikan bahwa AD-ART masih disusun dan belum selesai. Sampai sekarang DPRD belum melihat dokumen tersebut,” ungkapnya.
Wiyadi juga menanggapi informasi terkait pencairan anggaran sekitar Rp350 juta. Ia menegaskan, hal itu akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam RDP. “Kita ingin pastikan betul atau tidak anggaran itu sudah keluar. Kalau keluar, mekanismenya seperti apa. Itu semua akan kita buka di RDP,” jelasnya.
Terkait dana hibah, Wiyadi menjelaskan bahwa seluruh hibah, baik di bawah maupun di atas Rp1 miliar, tetap masuk dalam mekanisme pembahasan anggaran melalui Badan Anggaran DPRD serta pembahasan DPA dan RKA di tingkat komisi. “Bukan persetujuan khusus, tapi masuk dalam mekanisme pembahasan anggaran. Itu yang nanti akan kita lihat secara utuh,” tandasnya. (*/ron)
