BANDARLAMPUNG- Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menggelar acara penguatan peran politik perempuan dengan tema ‘Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik untuk Indonesia yang Lebih Adil dan Sejahtera’ yang diselenggarakan di aula DPRD Kota setempat, Senin-Selasa, (24-25/11/2025).
Dan hadir dalam kesempatan itu, para perempuan politik, aktivis perempuan, dan stakeholder lainnya.
Kesempatan itu, Ketua Ketua KPPI Kota Bandar Lampung, Wiwik Anggraini, SH mengatakan, tujuan kegiatan tersebut, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam politik, serta memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Ya, kami berharap acara ini dapat menjadi platform bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kemampuan, dan memperkuat jaringan. Kami juga berharap dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan,” kata Hj Wiwik Anggaini.
Ditambahkan rekan sejawatnya anggota DPRD Kota Bandar Lampung Yuni Karnelis, kegiatan KPPI ini merupakan bagian dari upaya KPPI untuk meningkatkan peran politik perempuan dan menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
“Kegiatan tersebut juga ada beberapa sesi diskusi dan presentasi yang akan membahas tentang perempuan politik dan masyarakat sipil dalam politik, perempuan politik dan kebijakan publik dan perempuan politik dan kesehatan mental,” imbuh Yuni Karnelis, STP yang menjabat sebagai Sekretaris KPPI Kota Bandar Lampung.
Sementara, Dadi Hermawan salah seorang Dosen Uni Lampung yang mengisi materi dalam kesemu itu ia memaparkan materi tentang politik dan kebijakan publik.
Dijelaskan dia, sistem politik sebagai proses pengalokasian nilai -nilai secara otoritatif dan mengikatkan peran serta masyarakat.
Selanjutnya, operasional dan sistem politik, dimana rakyat menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam system politik demokrasi melalui partai politik, kemudian berkompetisi dalam pemilu untuk mendapatkan perwakilan di Lembaga legislatif dan eksekutif. Perwakilan terpilih merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik yg seharusnya cermin kepentingan rakyat. (rls)
