BANDARLAMPUNG- Seorang pejabat publik itu tidak boleh anti kritik dan harus dapat menerima kritikan dari masyarakat dan mampu mengaplikasikan apa yang disarankan rakyat.
Demikian diungkapkan Legislator Partai Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung Rizaldi Adrian, dalam kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, pada Sabtu (11/10/2025).
“Pejabat itu bukan dewa, bukan bos besar, jadi pejabat itu adalah milik rakyat, dia tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Nah, apabila ada aparat pemerintah yang bertindak semaunya laporkan kepada saya dan Fraksi Gerindra siap menampung aspirasi rakyat dan kami siap menegurnya,” ujar Rizaldi Adrian.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung ini menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi PIP-WK merupakan bentuk silaturahmi anggota DPRD kepada masyarakat di daerah pemilihan (dapil).
“Saat ini Kota Bandar Lampung sedang dalam membangun, namun kami Fraksi Gerindra berkomitmen akan menyisir keuangan pemkot Bandar Lampung yang tidak tepat sasaran, kita akan pangkas anggaran yang akan mengurangi seremonial yang tidak penting,” jelasnya.
“Dan kami tau, pastinya untuk memangkas kebijakan yang tidak pro-rakyat tersebut tentu banyak sekali yang tidak suka dan pasti banyak tantangan dan rintanga serta kendalanya, tetapi, kami akan komitmen membela kepentingan masyarakat, dimana anggaran terserap benar-benar untuk kesejahteraan rakyat yang nanti dapat dirasakan langsung rakyat,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, hadir dua orang narasumber yang mengisi materi yakni MI Darma Setiawan dan Ilham Alawi, keduanya merupakan mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung.
Kedua narasumber memaparkan tentang bagaimana penerapan dan mengamalkan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana juga dengan wawasan kebangsaan dalam implementasi dimasyarakat baik berbangsa dan bernegara. (ron)
