Bintan, Kepulauan Riau – Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan desa serta membuka akses ekonomi regional melalui penguatan kapasitas aparatur desa. Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menggelar kegiatan Capacity Building bagi seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pesawaran yang berlangsung pada 25–28 Juli 2025 di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antar daerah yang digagas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Penandatanganan dilakukan di Marriott Hotel Harbour Bay, Batam, pada Juni 2025 lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pesawaran, Nur Asikin, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas Kepala Desa sangat penting guna menjawab tantangan pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, ketahanan pangan, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim.
> “Desa harus menjadi aktor utama pembangunan lokal yang terhubung dengan isu global. Kita butuh Kepala Desa yang visioner, tangguh, dan mampu mendorong kemandirian masyarakat,” ujarnya, Senin (28/7/2025).
Kegiatan ini, lanjut Asikin, juga sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis kerja sama antarwilayah. Melalui MoU antara Provinsi Lampung, Kepri, Jawa Tengah, dan Maluku Utara, dibentuk rantai pasok regional terintegrasi.
> “Lampung mengandalkan sektor hortikultura dan peternakan, Kepri berperan sebagai pintu ekspor ke Singapura dan Johor, sementara Jawa Tengah dan Maluku Utara menyokong produksi pangan dan hasil kelautan,” jelasnya.
Sinergi lintas daerah ini diyakini membuka peluang lebih luas bagi UMKM dan petani lokal untuk menembus pasar internasional. Dukungan teknis akan diberikan oleh tim lintas OPD dan BUMD untuk memastikan kelancaran ekspansi tersebut.
Menurutnya, kegiatan Capacity Building ini bukan sekadar pelatihan, melainkan bagian dari strategi besar menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, dengan arah yang jelas menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.
> “Ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai pilar utama pembangunan. Melalui Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025, desa didorong untuk berperan aktif dalam swasembada pangan dan pengelolaan potensi lokal berbasis partisipasi,” tambahnya.
Antusiasme pun datang dari para Kepala Desa peserta kegiatan. Hermansyah (Kades Bogorejo), Rio Remota (Kades Hanura), dan Ahmad Salim (Kades Pulau Pahawang) menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dalam memperkaya wawasan mereka tentang pengelolaan potensi desa, perencanaan keuangan, hingga strategi pembangunan berbasis masyarakat. (nip)
