BANDARLAMPUNG- Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung Hi. Wiyadi SP. MM melaksanakan kegiatan Sosialisasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (PIP-WK) di Taman Wisata Lengkung Langit-2, Kemiling, Jum’at (09/05/2025).
Dalam kesempatan itu, Wiyadi yang juga ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bandarlampung mengatakan jika saat ini sudah mulai kelulusan siswa dan tidak lama lagi akan memasuki penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan sesuai dengan arahan Mentri Pendidikan sistem zonasi dihapus.
Namun demikian lanjut Pimpinan DPRD ini, semua proses penerimaan siswa baru tersebut pihaknya tetap memantau dan jika ditemukan ada kejanggalan dan kecurangan maka diharapkan lapor ke DPRD. “Kami tetap monitor dan saya harap juga masyarakat lapor jika ada kecurangan, karena sistem zonasi dihapus bukan tidak menutup kemungkinan ada kecurangan lainnya. Karena semua sistem ada plus minusnya,” kata Wiyadi
Karena, lanjut Wiyadi, dalam satu sekolah juga jangan sampai di isi ol eh orang luar semua. Sementara orang di sekitar sekolah tersebut sekolah yang jauh dari rumah tinggal. “Kalau ada kendala-kendala sampaikan ke saya, jika tidak bisa langsung kesaya silahkan ke ranting-ranting atau juga ke kantor DPC PDI-Perjuangan Bandarlampung,” ungkapnya.
Dan ini, imbuh dia sudah menjadi tugas dirinya sebagai anggota DPRD menerima keluhan dari masyarakat dan juga dalam melakukan pengawasan kebijakan pemerintah. “Sistem penerimaan siswa baru ini adalah pola lama dan jangan sampai pola ini merugikan masyarakat. Dan saya nanti akan awasi agar penerimaan siswa baru sesuai aturan yang berlaku, penerimaan siswa ini pun sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yakni sila ke Lima,” tandasnya.
Selain itu juga ada isu-isu ramai ramai larangan pelaksanaan studytour bagi siswa sekolah. Dan hal ini pula jangan sampai memicu kegaduhan, dan menurut saya selama itu tidak dipaksakan dan tidak memberatkan silahkan. Karena pastinya anak-anak kita juga mereka punya keinginan jalan-jalan sama kawan-kawan sekolah. Yang penting semua itu iuran dan
sifatnya tidak memaksa. Sepanjang tidak ada paksaan silahkan saja, jangan sampai ada pungutan uang sifatnya memaksa,” pungkasnya.
Diketahui, sosialisasi PIP-WK yang dilaksanakan Pimpinan DPRD Wiyadi menghadirkan dua narasumber yakni Suheli mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan Melinda, Sekretaris DPC PDI-Perjuangan. (ron)
